PP 50 Tahun 2022

Soal No. 1

Bab XIV Apabila Wajib Pajak mengajukan penghentian penyidikan sesuai pasal 44B UU KUP, sebelum tanggal 29 oktober 2021 dan belum diterbitkan keputusan penghentian. Maka harus melunasi kerugian pada pendapatan negara sesuai pasal 39 ditambah sanksi berupa denda sebesar …

A. 1 kali jumlah kerugian pendapatan negara B. 2 kali jumlah kerugian pendapatan negara C. 3 kali jumlah kerugian pendapatan negara D. 4 kali jumlah kerugian pendapatan negara

Soal No. 2

Bab XV Ketentuan penerbitan keputusan dalam bentuk elektonik yang diberikan tanda tangan elektronik dan/atau segel tersertifikasi harus sudah diterapkan paling lama …

A. 1 Januari 2024 B. 1 Januari 2025 C. 3 tahun sejak PP 50 2022 berlaku D. 5 tahun sejak PP 50 2022 berlaku

Soal No. 3

Bab V Pada tahun pajak 2023, PT A menerima SKPKB yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,-. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PT. A menyetujui kurang bayar sebesar Rp200.000.000,- dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. DJP mengabulkan keberatan WP dengan jumlah pajak menjadi sebesar Rp750.000.000,-. Maka berapakah sanksi keberatan bagi PT. A?

A. 30% (1.000.000.000 - 200.000.000) = Rp 240.000.000,- B. 30% (750.000.000 - 200.000.000) = Rp 165.000.000,- C. 30% (1.000.000.000 - 750.000.000) = Rp 75.000.000,- D. 30% (1.000.000.000 - 750.000.000 - 200.000.000) = Rp 15.000.000,-

Soal No. 4

Bab XIII WP yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau pemungut Pajak Karbon wajib memenuhi ketentuan pajak karbon dibawah ini, kecuali …

A. Menyampaikan SPT Masa Pajak Karbon untuk WP pemungut Pajak Karbon B. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Karbon untuk WP yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon C. wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah emisi karbon sebagai dasar perhitungan pajak karbon yang terutang D. Melakukan Pemberitahuan sebagai pemungut Pajak Karbon pada Badan pengawasan Industri Manufaktur

Soal No. 5

Bab X Penyidik melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, pengaduan. Pemeriksaan Bukper dapat dihentikan apabila memenuhi ketentuan dibawah ini, kecuali …

A. tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan B. peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan C. Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia D. Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

Soal No. 6

Bab III Yang bukan merupakan kewajiban Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan adalah …

A. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak B. meminjam atau meminta buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain dengan menyampaikan surat permintaan C. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan D. memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan

Soal No. 7

Bab V PT Adil menerima SKPKB tertanggal 1 Mei 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan senilai Rp 100.000.000. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2022, PT Adil membayar senilai yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan senilai Rp 60.000.000 lalu mengajukan Keberatan pada tanggal 20 Juni 2022. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 DJP menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruhnya permohonan keberatan PT Adil. Jika PT Adil tidak mengajukan Banding, maka kewajiban yang masih harus dilunasi oleh PT Adil adalah …

A. Rp 40.000.000 B. Rp 12.000.000 C. Rp 52.000.000 D. Rp 60.000.000

Soal No. 8

Bab V Pembetulan Surat Ketetapan Pajak dapat dilakukan karena, kecuali …

A. kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan B. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan, atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan C. kekeliruan jika terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak D. kekeliruan yang terjadi berupa tidak diperhitungkannya suatu Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan pada Surat Ketetapan Pajak

Soal No. 9

Bab II Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan …

A. Penelitian B. Pemeriksaan C. Penelitian atau pemeriksaan D. Penelitian dan pemeriksaan

Soal No. 10

Bab VI SKPKB diterbitkan dengan jumlah pajak yang harus dibayar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atas SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar (LB) sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP) WP tidak menyetujui pajak yang dibayar menurut pemeriksa dan tetap menyetujui LB sesuai SPT sebesar 2.500.000.000. WP mengajukan keberatan dengan membayar SKPKB sebesar 1.000.000.000. Keputusan keberatan menyatakan LB sebesar 500.000.000 (lima ratus juta). Berapa yang dikembalikan ke WP?

A. LB sesuai keberatan 500.000.000 dan uang yang telah WP 1.000.000.000 tanpa imbalan bunga B. LB sesuai keberatan 500.000.000 dan uang yang dibayar WP 1.000.000.000 serta imbalan bunga dari 500.000.000 C. LB sesuai keberatan 500.000.000 dan uang yang dibayar WP 1.000.000.000 serta imbalan bunga dari 1.500.000.000 D. LB sesuai keberatan 500.000.000 dan uang yang dibayar WP 1.000.000.000 serta imbalan bunga dari 2.500.000.000

Soal No. 11

Bab VIII Seorang anak ingin menjadi kuasa bagi orangtuanya, syarat apa yang harus dipenuhi?

A. Surat kuasa khusus B. Surat kuasa khusus dan sertifikat brevet C. Tidak perlu syarat apapun karena keluarga D. Tidak dapat menjadi kuasa karena terbatas pada konsultan dan karyawan

Soal No. 12

Bab II Pernyataan yang benar mengenai NPWP sesuai PP 50 Tahun 2022 adalah …

A. Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia menggunakan nomor paspor sebagai NPWP B. hanya Orang Pribadi WNI saja yang dapat mengaktivasi NIK sebagai NPWP C. WP OP Penduduk yang tidak memenuhi subjektif dan/atau objektif dinonaktifkan NIK-nya sebagai NPWP D. Penghapusan NPWP hanya dapat dilakukan berdasarkan pemeriksaan

Soal No. 13

Bab III Wajib Pajak yang dikecualikan melakukan pembukuan adalah …

A. WP OP melakukan kegiatan usaha dan omzet 5M B. PT yang hanya memiliki omzet 3 M C. WP OP karyawan dengan jumlah gaji 10 M D. CV yang memiliki omzet 10 M

Soal No. 14

Bab V Permohonan terkait Pasal 36 ayat 1 UU KUP di bawah ini dapat diajukan maksimal 2x, kecuali …

A. pengurangan/penghapusan sanksi administratif B. pengurangan/penghapusan SKP yang tidak benar C. pengurangan/penghapusan STP yang tidak benar D. membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan

Soal No. 15

Bab V Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar ..... dari .....

A. 100%, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah disetujui sebelum mengajukan keberatan B. 60%, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan C. 50%, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah disetujui sebelum mengajukan keberatan D. 30%, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Soal No. 16

Bab IV Tuan Rafa menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2021 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan status KB. DJP menemukan data atau informasi yang menunjukkan bahwa atas Tahun Pajak tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak yang lebih besar daripada yang telah dibayarkan oleh Tuan Rafa, DJP menerbitkan SKPKB pada tanggal 1 November 2022. Dalam hal ini, Tuan Rafa dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dikali ... bulan.

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Soal No. 17

Bab III Jika WP diterbitkan SKPKB tanpa adanya PAHP, WP dapat mengajukan permohonan pembatalan SKP dan proses pemeriksaan ditangguhkan sejak .... sampai dengan ....

A. tanggal permohonan pembatalan SKP; SK Pembatalan SKP terbit B. tanggal penerbitan SKP yang dibatalkan; SK Pembatalan SKP diterima C. tanggal penerbitan SKP yang dibatalkan; SK Pembatalan SKP terbit D. tanggal permohonan pembatalan SKP; SK Pembatalan SKP diterima

Soal No. 18

Bab IV Joko menyampaikan SPT Tahunan 2022 tanggal 30 Maret 2023. Jika DJP menemukan informasi bahwa pajak yang terutang harusnya lebih besar dari yang telah disetor, maka DJP dapat menerbitkan SKPKB paling lambat tanggal ...

A. 29 Maret 2027 B. 31 Desember 2027 C. 30 Maret 2027 D. 1 April 2027

Soal No. 19

Bab II Salah satu jenis Subjek Pajak adalah WBT sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pihak yang berhak sebagai berikut, kecuali ...

A. salah seorang ahli waris B. pelaksana wasiat C. pihak yang mengurus harta peninggalan D. fiskus yang bertanggung jawab atas WBT

Soal No. 20

Bab V Atas produk hukum berupa SKPLB dan SKPN, WP dapat mengajukan Keberatan kepada ...

A. Direktur Jenderal Pajak B. Mahkamah Agung C. Pengadilan Pajak D. Pengadilan Negeri

Soal No. 21

Bab VII PT Adia Maju menerima dokumen berupa STP dari KPP terdaftar. STP yang diterima atas PPh 21 dengan nilai Rp300.000. Pada 6 Februari 2023 PT Adia Maju menerima Surat Teguran, maka sesuai dengan PP 50 Tahun 2012 bahwa Surat Teguran disampaikan kepada PT Adia Maju setelah …

A. 7 hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran B. 14 hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran C. 21 hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran D. 7 hari kerja terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran

Soal No. 22

Bab IV Di bawah ini merupakan Surat Ketetapan Pajak yang diproses melalui penelitian, kecuali …

A. SKPLB 17 (1) B. SKPLB 17 (2) C. SKPLB 17E D. SKPPKP 17D

Soal No. 23

Bab XV Jangka waktu penerbitan keputusan elektronik dan TTE paling lama …. tahun sejak PP 50 Tahun 2022 berlaku.

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Soal No. 24

Bab II Tindakan yang dapat dilakukan oleh DJP, diantaranya: (i) Pemeriksaan (ii) Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka (iii) Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup (iv) Pengembalian pendahuluan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT sepanjang DJP belum melakukan Tindakan …

A. (i) B. (i) dan (ii) C. (i), (ii), dan (iii) D. (i), (ii), (iii), dan (iv)

Soal No. 25

Bab XIII WP OP yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Karbon paling lambat ...

A. 10 hari setelah akhir Masa Pajak B. 20 hari setelah akhir Masa Pajak C. 3 bulan setelah tahun kalender D. 4 bulan setelah tahun kalender

Soal No. 26

Bab X Pemeriksaan Bukti permulaan dilakukan secara ... atau ....

A. bilateral; multilateral B. terbuka; tertutup C. langsung; tidak langsung D. kantor; lapangan

Soal No. 27

Bab X Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dihentikan dalam hal berikut, kecuali …

A. tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan B. peristiwa bukan merupakan tindak pidana perpajakan C. WP OP yang dilakukan Bukper meninggal dunia D. WP mengajukan pengungkapan ketidakbenaran pelaporan SPT

Soal No. 28

Bab X Pemeriksaan Bukper secara ...... dilakukan tanpa pemberitahuan ke WP, sedangkan Pemeriksaan Bukper secara ...... dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada WP

A. bilateral; multilateral B. tertutup; terbuka C. tidak langsung; langsung D. kantor; lapangan

Soal No. 29

Bab VII Atas Tuan Reichan dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakannya, kemudian diterbitkan SKPKB. Saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tuan Reichan hanya menyetujui 70% dari kurang bayar total Rp 1.000.000.000. Tuan Reichan memutuskan mengajukan keberatan. Setelah SK Keberatan diterbitkan, Tuan Reichan tidak mengajukan banding, dan keputusan SK Keberatan, jumlah Kurang Bayar tetap sama Rp 1.000.000.000. Maka, pernyataan yang tidak tepat di bawah ini adalah ....

A. Rp 700.000.000 yang disetujui dalam PAHP harus dilunasi sebelum mengajukan keberatan B. Rp 300.000.000 yang tidak disetujui dalam PAHP harus dilunasi sebelum mengajukan keberatan C. Rp 300.000.000 yang tidak disetujui dalam PAHP merupakan utang pajak terhitung sejak diterbitkannya SK Keberatan D. Jika terdapat sanksi administratif dalam STP yang terkait dengan jumlah pajak dalam SKPKB tersebut, maka sanksi tersebut bukan merupakan utang pajak sampai dengan terbitnya SK Keberatan

Soal No. 30

Bab X Pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilakukan apabila yang bersangkutan telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar. Dalam hal ini, maka penyidik dapat melakukan hal berikut, kecuali ....

A. melimpahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum B. mengumumkan pemanggilan tersebut pada media berskala nasional dan/atau internasional C. mengusulkan tersangka masuk dalam daftar pencarian orang D. meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk dicatat dalam red notice

Soal No. 31

Bab VII Dasar penagihan pajak dapat berupa berikut ini, kecuali ...

A. Surat Keputusan Persetujuan Bersama B. Surat Keputusan Pembetulan C. Surat Ketetapan Pajak Nihil D. Surat Tagihan Pajak

Soal No. 32

Bab X Temukan pilihan yang salah terkait pemeriksaan bukti permulaan!

A. Yang melaksanakan adalah Penyidik yg telah terima surat perintah Pemeriksaan Bukper B. Kedudukannya sama dengan penyelidikan yg diatur dalam UU hukum acara pidana C. Pemeriksaan bukper dihentikan jika yg diperiksa meninggal dunia D. Pemeriksaan bukper secara tertutup diawali dengan pemberitahuan kepada WP

Soal No. 33

Bab V KPP Kebayoran Baru Satu Mengirimkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2019 atas nama PT Sienna yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2023, dikirim pada tanggal 20 Januari 2023 dan baru diterima pada tanggal 25 Januari 2023, maka sesuai PP 50 Tahun 2022, PT Sienna dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal …

A. 20 April 2023 B. 17 April 2023 C. 19 April 2023 D. 24 April 2023

Soal No. 34

Bab IV PT Irfan Kalem menyampaikan SPT Masa PPN Masa Agustus 2021 dengan status lebih bayar Rp 100.000.000 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Terhadap SPT Masa tersebut dilakukan Pemeriksaan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan, diketahui terdapat pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp500.000.000, SKPKB diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan penghitungan sanksi administrasi sebagai berikut: Sanksi Pasal 13 ayat (2) Rp500.000.000 x 1,77% x 24 bulan = Rp 212.400.000 Sanksi Pasal 13 ayat (3) Rp100.000.000 x 75% = Rp 75.000.000 sehingga jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah…

A. Rp 787.400.000 B. Rp 712.400.000 C. Rp 887.400.000 D. Rp 812.400.000